Qanun Aceh kembali dibahas pekan depan

pemerintah pusat juga pemprov aceh akan terserah bertemu, pekan depan, untuk membahas kelanjutan penggunaan lambang serta simbol selama bendera daerah yang diatur pada qanun (perda), kata menteri pada negeri gamawan fauzi, kamis.

tanggal 30 (april) mau berhadapan lagi di jakarta. kami akan berdialog lagi. ketika ini gubernur zaini abdullah tengah sosialisasi, tutur gamawan usai menjalankan peringatan hari otda 2013 dalam jakarta.

dia menambahkan kesepakatan ternyata kedua belah pihak ketika ini merupakan saling menenangkan diri hingga kedua tim bertemu.

sebelumnya, pemerintah pusat dan pemprov aceh masing-masing membentuk tim agar membahas lebih lanjut tentang penyelesaian polemik penggunaan lambang bulan serta bintang pada bendera aceh.

Informasi Lainnya:

tim kemdagri telah siap, tapi gubernur aceh menyewa waktu untuk menyosialisasikan hasil verifikasi qanun pascapertemuannya melalui presiden susilo bambang yudhoyono.

kami telah siap, tetapi gubernur aceh zaini abdullah membayar waktu 15 hari agar sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh pihak pada aceh, katanya.

usai waktu sosialisasi dengan tim aceh, kedua tim akan duduk bersama agar membahas Salah satu per Satu poin verifikasi qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera juga lambang aceh itu.

tim yang dibentuk dari kemdagri terdiri atas sederat pns setingkat direktur jenderal (dirjen) serta pejabat eselon dua.

pembahasan antartim tersebut dilaksanakan sebab kemdagri telah menanggapi evaluasi qanun aceh pada 14 hari, makanya pembicaraan antara kedua belah bagian mampu terjalin lebih konkret.

selama menanti pertemuan serta pembahasan lanjutan, kedua belah pihak telah sepakat agar memelihara kondisi dengan menenangkan diri, serta pemprov aceh setuju agar tidak menerapkan qanun.

polemik tenntang bendera aceh muncul setelah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit serta bintang dibuat bendera daerah dalam 25 maret.

peraturan itu tertuang selama qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh.

sejumlah lambang dalam bendera itu disinyalir menyerupai simbol-simbol dan sudah dimanfaatkan oleh grup separatisme gam, yang pada 15 agustus 2005 sudah menggarap penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki melalui pemerintah indonesia.

mendagri malahan sudah mendatangi gubernur zaini abdullah juga perwakilan dpra di aceh untuk membicarakan tentang penggunaan lambang juga simbol bendera daerah tersebut.

sementara tersebut, pemerintah pusat terus mengerjakan komunikasi intensif dengan pemprov aceh untuk membeli kesepakatan yang menguntungkan kedua belah bagian.

pada dasarnya, pemerintah tidak melarang penggunaan bendera daerah dibuat jenis karakter tradisi lokal, cuma penggunaan lambang serta simbol di bendera tersebut tak bisa mengindikasikan gerakan separatisme dari nkri.