Anggota DPR prihatin banyak proyek Kaltim terhambat

anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin kepada banyaknya proyek dalam kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.

memang ada permasalahan status tanah dalam kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, salah satunya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, dan dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.

apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan selama tujuan pltu tidak mampu dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana dan senilai rp277 miliar itu bisa ditarik lagi ke pusat.

menurutnya, pembangunan pltu tersebut adalah proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tak gampang memperjuangkannya melalui dana apbn.

Informasi Lainnya:

apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian supaya mendapatkannya kembali dipastikan memerlukan masa pilihan tahun lagi sehingga keuntungan ini sangat disayangkan.

untuk itu, dia harapkan agar bagian tenntang pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan agar perjuangan panjang supaya mencari dana daripada apbn dapat terserap optimal.

dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim yang ekonominya tergantung di industri serta jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, idealnya memiliki dua sumber energi listrik agar mempunyai pilihan bila Satu pembangkit mengalami kerusakan.

di kaltim, papar hetifah, masih sangat tergantung selama pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi kebutuhan masyarakat saja masih susah, terlebih agar kebutuhan industri menarik kecil maupun menengah, katanya.

untuk tersebut, ujarnya, ketika ada proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya agar proyek agar solusi pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.

menurutnya, persentasi proyek di kaltim yang didanai apbn serta tak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat ada serta tersebar hampir pada seluruh kabupaten juga kota, tergolong dalam kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung di sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, serta proyek penanggulangan banjir di samarinda.

pembangunan properti bagi masyarakat miskin selama nunukan, malinau, dan kutai barat juga tidak terserap dananya sebab penentu lahan.

misalnya, ujarnya, pembangunan rumah bisa huni terhadap masyarakat miskin selama kawasan perbatasan yang terkendala karena tidak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami penduduk itu.

terkait dengan banyaknya proyek yang terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara langsung melalui warga dalam membebaskan lahan.

dia serta menyatakan heran atas masalah lahan tersebut sebab selama mana saja mengembangkan pada kaltim, selalu muncul tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa ada oknum yang hendak mengambil hal berlebihan daripada proyek pembangunan dan sebenarnya untuk penduduk tersebut.