menteri selama negeri (mendagri) gamawan fauzi menyampaikan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas baru terkendala masalah penetapan batas wilayah, katanya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, terserah soal batas wilayah yang belum beres, tutur mendagri selama kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, dan belum ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, merupakan salah Satu syarat untuk membuat suatu daerah dimekarkan daripada daerah induknya.
oleh karena tersebut, mendagri mengimbau terhadap pejabat pemerintah tenntang untuk melaksanakan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja bagi batas baru, namun persoalan batas berlalu belum beres, nanti malah mengakibatkan konflik dulu soal batas. dengan demikian dari itu selesaikanlah dengan gubernur lebih-lebih dahulu sepenuhnya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, di pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota menyatakan usulan pembentukan provinsi pada gubernur, supaya mencari persetujuan, dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota dan keputusan bupati-walikota.
kemudian, pada hal menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur memberi usul pembentukan kabupaten pada presiden melalui menteri di negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan warga menggarap penampilan demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi itu berujung bentrok diantara warga pendemo juga aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, sampai menewaskan empat warga.
massa dan membakar kantor polsek rupit dan polsek karang jaya dan terletak di pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tak bisa ditolerir untuk mendesak pengesahan suatu daerah baru.
kerusuhan tidak membeli suatu daerah disahkan. tidak bisa ada pemaksaan, berbagai mesti berpedoman pada ajaran hukum, katanya.