komisi pemberantasan korupsi hingga sekarang baru menunggu berkas berupa audit aliran dana daripada badan pemeriksa keuangan (bpk) agar persentasi tindak pidana korupsi mengenai dugaan penerimaan hadiah di proyek hambalang.
penghitungan kerugian agar termin pertama telah ada, namun audit aliran dana hingga sekarang belum diperoleh dari bpk, ujar juru bicara kpk johan budi di gedung kpk jakarta, senin.
johan budi mengajarkan kiranya dalam pekan ini kpk telah berencana agar berhadapan melalui bpk, tapi johan mengaku baru belum mengetahui tujuan kpk mengerjakan pertemuan melalui bpk selama pekan ini.
kalau penghitungan kerugian negara dan berkas sudah lebih daripada lima puluh persen, juga berkas ingin dinaikkan ke penuntutan, kaum tersangka tentu ditahan, tutur johan.
Informasi Lainnya:
hingga saat ini kpk belum melakukan penahanan kepada kaum tersangka persentasi hambalang dengan alasan berkas-berkas dan belum lengkap.
pada sabtu (4/5) ketua kpk abraham samad menunjukan bahwa berkas-berkas daripada bpk dan belum tersedia itu adalah penghambat supaya dilakukannya penahanan.
mudah-mudahan Salah satu atau dua minggu ke depan hasilnya telah banyak juga komplit, dengan demikian kita ingin lakukan penahanan, gamblang abraham pada jakarta, sabtu (4/5).
ketika disinggung tentang penetapan tersangka masih mengenai angka proyek sarana olahraga hambalang, abraham tak menampik kemungkinan bahwa kpk ingin memutuskan tersangka baru.
menurutnya berbagai kemungkinan itu terbuka, namun kpk masih belum dapat mengambil langkah sebab masih terus diselenggarakan proses-proses pemeriksaan.
nanti dari hasil proses pemeriksaan penyidikan, baru kami kumpulkan, diekspos, baru diputuskan, tegas abraham.
anas urbaningrum dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) ditentukan dijadikan tersangka persentasi dugaan korupsi hambalang di februari silam. anas diduga menerima pemberian kejutan tenntang perencanaan, pelaksanaan, serta pembangunan pusat olahraga hambalang.
selain anas, tiga pihak yang lain yang ditentukan kpk merupakan tersangka di korupsi proyek hambalang merupakan mantan menpora andi mallarangeng selaku pengguna anggaran, mantan kabiro perencanaan kemenpora deddy kusdinar sebagai pejabat pemangku komitmen saat proyek hambalang diselenggarakan serta mantan direktur operasional 1 pt adhi karya (persero) teuku menarik mukhamad noor.
ketiganya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam uu no.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 kuhp perihal perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat berdampak pada keuangan negara.
sedangkan pasal 3 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain serta korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan serta kedudukan yang mampu merugikan negara.
hasil audit investigatif badan pemeriksa keuangan mengatakan bahwa mutu kerugian negara di proyek hambalang adalah rp243,6 miliar.